Radio Netherlands Worldwide

SSO Login

More login possibilities:

Tutup
  • Facebook
  • Flickr
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn
Depan
Rabu 1 Oktober  
Avatar hendrawan
Map
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

KPI: Kembalikan Roh Undang-Undang Penyiaran

Diterbitkan : 23 Desember 2010 - 6:04pm | Oleh Bram Hendrawan (kpi.go.id)
Diarsip dalam:

Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Menurut anggota KPI Pusat, Dr Judhariksawan, dalam perjalanannya pelaksanaan undang-undang penyiaran sudah menyimpang dari semangat penciptaan sistem siaran yang demokratis.

KPI ingin mengembalikan roh undang-undang penyiaran tersebut. Berikut wawancara dengan Dr. Judhariksawan yang berkunjung ke Radio Nederland Wereldomroep.

Dr. Judhariksawan menceritakan UU 32/2002 merupakan buah reformasi tahun 1998 yang hendak mengembalikan ranah publik, dalam hal ini penyiaran, ke masyarakat. Sedangkan campur tangan pemerintah dibatasi atau bahkan ditiadakan sama sekali menurut Pasal 7. Wujud penyerahan urusan publik ke tangan publik adalah dengan membentuk regulator dari publik dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Namun, demikian Dr. Judhariksawan, dalam perjalanannya, ada pihak-pihak yang tidak menyukaianya. Melalui upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka segala peraturan pelaksanaan undang-undang harus dibuat bersama oleh KPI dan pemerintah, dimenangkan oleh pihak penggugat. Akhirnya, peraturan-peraturan pelaksanaan itu tidak dibuat oleh KPI. Perjalanan ini sedikit demi sedikit menghilangkan roh undang-undang penyiaran.

Filosofi dasar
KPI pada prinsipnya ingin mengembalikan, mengingatkan kembali pada pemerintah dan DPR bahwa awal mula undang-undang penyiaran itu seperti itu, yang sekarang sudah dinegasikan sedikit demi sedikit sampai KPI seolah-olah hanya mengurusi masalah isi siaran saja.

Dalam undang-undang penyiaran, tidak ada aturan bahwa pemerintahlah yang mengeluarkan ijin penyiaran. Yang ada, ijin dikeluarkan oleh negara melalui KPI. Namun setelah judicial review itu, ternyata muncul peraturan-peraturan yang menegasikan kewenangan KPI. Kunci utama yang ingin dikembalikan KPI adalah kembali ke filosofi dasar.

 

Diskusi

Kirim komentar

Komentar harus sesuai topik dan tidak boleh melebihi 150 kata. RNW berhak menghapus komentar di luar topik atau mengandung unsur penghinaan. Komentar merupakan tanggung jawab pribadi si pemberi komentar dan tidak mencerminkan sikap RNW, kecuali ditegaskan demikian.

Isi bagian ini tidak akan ditampilkan untuk umum.
  • Tag HTML yang dibolehkan: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
  • Alamat web dan email otomatis akan diubah menjadi link.

Informasi lebih lanjut tentang opsi format tulisan

Video pilihan

Ranesi Pamit di Indonesia
Dalam rangka acara perpisahan RNW Indonesia 14 Juni di Erasmus Huis,...
Lampu Lalulintas Terlalu Cepat bagi Lansia
Makin banyaknya jumlah kelompok lansia ada dampaknya bagi masyarakat...